• Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani di atas materai.
• Fotokopi KTP pemohon (dan kuasa jika dikuasakan).
• Surat kuasa (jika dikuasakan).
• Dokumen perolehan tanah/alas hak (sertifikat jika sudah ada).
• Pernyataan tidak sengketa dan pemasangan tanda batas di lapangan.

• Biaya dihitung menurut ketentuan PNBP, pada dasarnya mengikuti rumus: Biaya dasar pengukuran = (Luas tanah/500 × HSBKu) + biaya tetap tertentu (contoh + Rp100.000), sesuai ketentuan tarif PNBP. 
• Biaya aktual bervariasi tergantung luas tanah, lokasi, dan kategori pertanian/non-pertanian.

• Formulir permohonan yang lengkap.
• Fotokopi KTP pemohon/kuasa, surat kuasa (jika diperlukan).
• Fotokopi akta pendirian badan hukum jika badan hukum.
• Fotokopi sertifikat tanah.
• Keterangan luas, letak, penggunaan tanah, serta alasan permohonan pemecahan.

• Biaya pengukuran disesuaikan dengan luas (contoh perhitungan yang sama seperti pengukuran umum).
• Ditambah biaya pendaftaran pemecahan bidang di loket BPN.

• Formulir permohonan yang lengkap.
• Fotokopi KTP pemohon/kuasa; surat kuasa (jika diperlukan).
• Fotokopi akta pendirian badan hukum (jika badan hukum).
• Fotokopi sertifikat masing-masing bidang tanah yang akan digabung.
• Keterangan alasan penggabungan.

Biaya mengikuti ketentuan PNBP BPN: berdasarkan luas gabungan dan kategori bidang tanah.

• Formulir permohonan yang telah diisi dan ditandatangani.
• Fotokopi identitas pemohon; surat kuasa (jika dikuasakan).
• Fotokopi sertifikat tanah dari bidang-bidang yang akan ditata batasnya.
• Dokumen pendukung lain sesuai permohonan.

Termasuk dalam tarif pengukuran dan pemetaan batas PNBP sesuai luas dan kebutuhan teknis.

• Formulir permohonan lengkap.
• Fotokopi KTP pemohon/kuasa; surat kuasa jika dikuasakan.
• Fotokopi sertifikat tanah; dokumen pendukung lainnya.
• Pernyataan bahwa tanda batas telah dipasang di lapangan

Biaya mengikuti tarif PNBP pengukuran pengembalian batas berdasarkan luas tanah yang dimohon.